M13 Otonomi Daerah dan Politik Strategi Nasional

PERMASALAHAN

1.      Bagaimana tanggapan tentang Otonomi Daerah yang sudah ada dan apakah sudah ideal/berdampak negatif ?

2.      Apa implementasi politik strategi nasional dan keberhasilannya

PEMBAHASAN

1. Bagaimana tanggapan tentang Otonomi Daerah yang sudah ada dan apakah sudah ideal/berdampak negatif ?

Sejak era reformasi digulirkan di Indonesia hingga saat ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terasa masih belum menemukan format yang tepat. Pemerintahan era reformasi misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah nyatanya belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, menimbulkan permasalahan baik dari sisi formulasi maupun implementasinya.

Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 misalnya, belum genap setahun undang-undang tersebut dijalankan telah terjadi pergantian presiden, menteri, pejabat dan institusi lain yang menangani masalah otonomi daerah. Di sisi lain, karena kuatnya euforia demokrasi baik di pusat dan di daerah maka otonomi daerah diaplikasikan seperti di negara federal, daerah-daerah “sesuka hati” menjalankan kewenangan yang diberikan pusat hingga akhirnya menimbulkan “raja-raja kecil”. Pada masa itu otonomi luas berada pada kabupaten/kota, sedangkan provinsi memiliki otonomi terbatas, akibatnya hubungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak serasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada undang-undang sebelumnya, namun masih belum mencerminkan suatu otonomi daerah yang berpedoman pada prinsip negara kesatuan (terdapat pakem penyelenggaraan otonomi daerah di negara kesatuan). Negara kesatuan prinsipnya ada pemerintahan pusat dahulu, kemudian pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Saat ini kita sudah kembali ke rel yang benar, kita negara kesatuan, bahwa kekuasaan ada dipusat, diberikan kepada provinsi dan kabupaten kota (telah ada aturanya).

Apakah sudah ideal/berdampak negatif ?

Menurut saya, Pelaksanaan otonomi daerah sudah ideal dan yang telah berjalan membawa perubahan signifikan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di antaranya, otonomi daerah yang telah mendorong secara nyata budaya demokrasi, menumbuhkembangkan iklim berkumpul dan berserikat masyarakat, serta membuat sistem birokrasi tak lagi panjang dan berbelit.

2. Implementasi politik strategi nasional dan keberhasilannya

1.      Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum :

·         Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hokum.

·         Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.

·         Menegakkan hukum secara konsisten unyuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, menghargai HAM.

·         Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitandengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.

·         Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk KNRI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahtera, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

·         Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

2.      Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

·         Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi.

·         Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat.

·         Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.

·         Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.

·         Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah.

·         Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomisecara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar.

3.      Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :

·         Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.

·         Menyempurkan UUD 1945.

·         Meningkatkan peran MPR.

·         Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka.

·         Meningkatkan kemandirian partai politik.

·         Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat.

·         Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

·         Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya.

4.      Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

·         Menata Tentara Negara Indonesia sesuai paradigma baru secara konsiste.

·         Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

·         Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI.

·         Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral

KEBERHASILAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.